Sekretariat Daerah melalui Bagian Hukum menyediakan layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum secara online melalui layanan ini diharapkan ASN dilingkungan pemkab Pesisir Barat dapat berkonsultasi permasalahan yang dihadapi terkait kedinasan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 3 menyatakan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat mencatat adanya peningkatan kasus yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Pesisir Barat yang terkait dengan pekerjaan. Beberapa contoh kasus yang dihadapi antara lain gugatan yang dilakukan masyarakat atas asset tanah yang dimiliki pemerintah, ujaran kebencian dan informasi hoax tentang pemerintah kabupaten Pesisir Barat melalui media online, pelanggaran hukum terhadap tenaga pengajar serta kesehatan dan proses pengadaan barang dan jasa. Dominasi peran bagian hukum dalam rangka penyelesaian masalah dimaksud menjadi strategis sebagai upaya perlindungan hukum yang amanatkan oleh undang-undang.
So Guys ayo manfaatkan web ini sebagai wadah berkonsultasi permasalahan yang dihadapi dalam tugas kedinasan keseharian.
Ⓒ 2019 | Setdakab Pesisir Barat